Kondisi Pelayanan Publik Ketika Masa Pandemi Covid-19

Kondisi Pelayanan Publik Ketika Masa Pandemi Covid-19

Di masa pendemi seperti saat ini mal pelayanan publik sudah menjadi salah satu lokasi yang serba sibuk. Kondisi ini pun terjadi di berbagai kota atau negara lain bahkan diseluruh dunia. Semua itu terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki dokumen yang legal dan formal. Kebutuhan akan dokumen penting ini memang tidak ada habisnya dan akan terus ada.

Banyak orang yang mengurus dokumen karena terus mengalami perbaikan dan kalau sudah diperbarui maka untuk mengurus sesuatu semakin mudah dan cepat. Seiring begitu pentingnya pelayanan publik ternyata pada prosesnya pelayan publik terus mendapatkan sorotan. Mengingat sistem pelayanan yang masih sangat lambat, ribet dan masih sangat hierarkis.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin canggih ini membuat terjadinya penyesuaian untuk proses pengurusan dokumen yang legal dan formal. Sebelum masa pandemi proses pengurusan dilakukan dengan datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen.

Seiring adanya masa pandemi maka semua pelayanan berubah menjadi layanan secara daring. Sebenarnya pada tahun 2016 lalu sudah ada sekitar 90 negara telah menyediakan pelayanan portal untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Negara tersebut sudah termasuk negara Indonesia. Kemudian sebagai kabupaten dan kota sudah mulai transformasi untuk melakukan pelayanan tersebut.

Selama musim pandemi 6 bulan terakhir ini di Indonesia masyarakat sudah mulai melakukan segala aktivitasnya hanya dirumah saja. Salah satu dampak yang sangat terasa adalah pelayanan publik. Mengingat pergantian dari pelayanan konvensional menuju pelayanan daring memang dirasa belum sepenuhnya menjadi solusi terbaik.

Kalau untuk melakukan pelayanan secara langsung maka semua itu terhalang oleh adanya birokrat untuk terinfeksi virus corona. Dalam hal ini masyarakat merasa kebingungan dan belum menemukan solusi yang terbaik. Mengingat situs website saranapoker terlengkap yang sudah disediakan khusus untuk mengurus semua dokumen secara daring memang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila memaksa untuk datang langsung ke kantor maka resikonya tidak akan dilayani.

Pelayanan Publik Dalam Masa Pandemi

Kondisi Pelayanan Publik Ketika Masa Pandemi Covid-19

Memang selama masa pandemi ini banyak para petugas yang bekerja dengan piket, namun mereka semuanya menolak untuk melayani kebutuhan masyarakat. Banyak yang beralasan kalau semuanya sudah dilakukan secara daring. Namun pada kenyataannya pelayanan daring tidak memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih dokumen yang diurus ini sangat penting.

Terjadinya kebuntuan ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Kalau pihak birokrat ini paham kalau mereka ini bukan robot yang bisa bekerja sesuai juknisnya. Tentunya semua profesi di masa pandemi ini memang dituntut untuk mengeluarkan ide-ide baru dan jalan pikir yang baru. Memang memeras otak namun ini demi bisa beradaptasi dalam kondisi yang baru. Semua memang harus berusaha agar bisa mengatasi semua permasalah dengan baik.

Ada salah satu yang lucu di masa pandemi seperti ini masih saja terdapat peraturan birokrasi yang cukup konyol. Salah satunya contohnya terjadi di Surabaya karena ada sebuah peraturan yang keluar dari Dinas Kesehatan kalau akan melakukan penahanan KTP seseorang yang melakukan isolasi mandiri karena terdapat hasil dari rapid test yang menunjukkan reaktif. Kalaupun kaan mengambil KTP maka seseorang tersebut harus mengurus surat pernyataan yang sudah bertanda tangan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kepala Puskesmas.

Tentunya kondisi ini menunjukkan kalau masih saja mementingkan urusan administrasi sehingga bisa dikatakan kalau aturan tersebut sungguh tidak masuk akal. Itu artinya pihak pemerintah secara tidak langsung menyuruh para warganya untuk keluar dari rumah dan tentu kondisi ini sangat membahayakan para warga.

Di Surabaya sendiri urusan administrasi untuk mengurus kependudukan memang sudah bisa dilayani dengan menggunakan website. Tentunya semuanya sudah mereka tata dengan sedemikian rupa agar lebih efektif dan cepat. Namun tetap saja pada kenyataannya dalam urusan eksekusi mereka masih kebingungan.

Melihat kondisi tersebut tidak heran kalau saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbondong-bondong datang ke Mal Pelayanan Publik. Namun itu semua juga belum menjamin kalau mereka akan dilayani dengan baik. Birokrat memang akan berdalih dan proses pengurusan akan tetap dilakukan secara daring. Walau pada kenyataannya masyarakatlah yang menjadi korbannya karena harus dilempar kesana dan kesini tentunya lelah dengan kondisi yang membingungkan.

Dalam kondisi seperti ini memang terjadi tindakan untuk saling menyalahkan dan saling melempar tanggung jawab dalam interaksi antara administrasi, warga negara dan politisi. Tentunya hal ini memang sudah terjadi di berbagai wilayah tidak hanya ada di Surabaya.

Memang sangat mustahil kalau mau melayani kebutuhan masyarakat dengan puas. Segala sesuatunya serba dibatasi namun minimal mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Terlebih sifat kehidupan yang terus mengalami perubahan maka apakah masih tetap mengedepankan pelayanan hierarkis atau tetap statis. Jadi jangan sampai kembali pada masa penjajahan yang tidak mementingkan efisiensi tetapi hanya menghitung untung dan rugi saja untuk diri sendiri.